Pemerintah Provinsi Bali

PEMERINTAH PROVINSI BALI MEMPEROLEH PENGHARGAAN SEBAGAI PEMERINTAH PROVINSI TERBAIK DALAM SPI DARI KPK RI

14 Desember 2022


Provinsi Bali Memperoleh Penghargaan Tertinggi dalam Survei Penilaian
Integritas(SPI) Dengan Indeks 78,82 Dari KPK RI


JAKARTA, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 14 Desember 2022

  1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Bapak Firli Bahuri
    menganugerahi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster
    penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi Terbaik di Indonesia dalam Survei
    Penilaian Integritas (SPI) 2022 dengan Indeks 78,82.
  2. Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dari Ketua KPK RI,
    Bapak Firli Bahuri pada acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 dengan
    tema ‘Berani Mengisi untuk Berantas Korupsi’, Rabu (Buda Wage, Warigadean) 14
    Desember 2022 di Aula Gedung Juang, Lt. 3 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta yang
    disaksikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    (MenPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
    Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi
    Wetipo dan jajaran struktural KPK RI.
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan penghargaan kepada : 1) Kementerian
    Sekretariat Negara yang dipimpin Mensesneg RI, Pratikno sebagai Kementerian Terbaik SPI
    2022; 2) Bank Indonesia yang dipimpin Gubernur BI, Perry Warjiyo sebagai Lembaga
    Non-Kementerian Terbaik SPI 2022; 3) Pemerintah Kota Madiun yang dipimpin Walikota H.
    Maidi sebagai Pemerintah Kota Terbaik SPI 2022; dan 4) Pemerintah Kabupaten Boyolali
    yang dipimpin Bupati M. Said Hidayat sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik SPI 2022.
  4. Ketua KPK, Bapak Firli Bahuri dalam sambutannya menjelaskan Survei Penilaian
    Integritas menjadi sangat penting, karena SPI adalah gambaran dari hasil potret
    Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dengan sistem
    dan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan juga
    integritas yang dapat dilihat dan diukur oleh alat SPI. “SPI juga adalah alat ukur untuk
    menguji kesehatan Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di dalam menjalankan
    tugas pokok, kewenangan dan fungsi untuk bersama sama memajukan kesejahteraan
    umum sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak boleh ada korupsi,” kata
    Ketua KPK, Firli Bahuri sembari menjelaskan penyebab terjadinya korupsi salah satunya
    dikarenakan minimnya atau rendahnya integritas dan siapapun bisa terlibat dalam perkara
    korupsi, karena disebabkan oleh adanya kekuasaan, serta ada kesempatan. Jadi mari kita
    bangun, jaga, dan pelihara integritas.
  5. Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan terimakasih kepada Kementerian, Lembaga, dan
    Pemerintah Daerah yang telah banyak membantu KPK di dalam upaya-upaya
    pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat supaya terbangun budaya anti
    korupsi, bahkan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan sistem dalam
    rangka pemberantasan korupsi.
  6. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah hadir
    langsung dalam penyerahan penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi
    Terbaik di Indonesia dalam Survei Penilaian Integritas 2022. Mengakhiri sambutannya,
    Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
    untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari korupsi.
  7. Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo dalam laporannya menyampaikan
    kegiatan Survei Penilaian Integritas 2022 merupakan survei yang memiliki jumlah responden
    terbesar, yakni mencapai 329.785 responden, atau naik di tahun 2022 sebanyak 54% dari
    tahun 2021 yang jumlah respondennya hanya mencapai 255.010.
  8. Response Rate dalam SPI 2022 juga mengalami kenaikan di angka 18%, terhitung sejak
    Tahun 2021 sebanyak 3% dan Tahun 2022 mencapai 15%. “Karena itu, penyelenggaraan
    SPI akan terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi tingkat partisipasi, pemahaman &
    kepedulian masyarakat, metode pelaksanaan, tingkat kepatuhan KLPD maupun pemenuhan
    nilai index yang menjadi target, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal dan
    outcomenya dapat dirasakan masyarakat dengan menurunnya korupsi di Indonesia,” jelas
    Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo.
  9. Dalam SPI 2022 responden juga memberikan penilaian terhadap Sektor Rawan Korupsi
    yaitu : 1) 24% responden menyatakan masih adanya Suap, Pungli, dan Gratifikasi ketika
    mengurus layanan dan mengikuti pengadaan; 2) 32% responden menyatakan masih ada
    rawan korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa; 3) 23% responden menyatakan masih ada
    Intervensi Dalam Pelaksanaan Tugas di Instansi; 4) 51% responden menyatakan masih ada
    Penyalahgunaan Fasilitas Kantor untuk kepentingan pribadi; dan 5) 24% menyatakan masih
    ada Nepotisme dalam Pengelolaan SDM dan 10% diantaranya menyatakan masih ada
    Praktik Jual Beli Jabatan.